Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram tidak pernah menerima tembusan dari SKPD terkait pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2). Sehingga, tidak pernah diketahui, siapa saja yang masuk dalam K2. "Dari dulu kita tidak tidak pernah ada laporan terkait honorer dari masing-masing SKPD," ungkap Kepala BKD Kota Mataram Hj Bq Evi Ganevia.
BKD sendiri tidak mempunyai bank data honorer K2. "Selama pengangkatan kita tidak mempunyai tembusan dari kepala SKPD masing-masing," tambahnya.
Dikatakan, data yang masuk ke BKD adalah data honor daerah (honda) yang sekarang masuk dalam verifikasi K1. Sementara yang masuk data K2 ini mereka yang diangkat dari pejabat pemerintah yang bertugas dan tidak digaji melalui APBD/ APBN.
Dikatakan, pihaknya akan mengakomodir honorer K2 sepanjang mereka memenuhi persyaratan. Pendataan dilakukan karena permintaan dari pusat. Artinya jika tidak ada permintaan dari pusat maka K2 tidak akan didata sepanjang tahun. "Yang jelas data K2 kita terima dari kepala SKPD masing-masing selama memenuhi persyaratan," ungkapnya.
Menurutnya, saat ini jumlah honorer yang masuk dalam verifikasi k2 sebanyak 1.304 dan semua telah diserahkan ke pusat. "Kita tinggal menunggu hasil verifikasi dari pusat, siapa saja yang lulus dalam verifikasi ini," katanya. Kemungkinan, kata Evi, pengumuman hasil verifikasi akan bersamaan dengan K1.
Sementara, terkait janjinya memberikan data honorer K2 dan K1, Evi mengatakan, pihaknya sudah memberikannya langsung kepada Ketua Dewan Kota Mataram H Muhamad Zaini.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram H Husni Thamrin menyayangkan BKD yang tidak mempunyai bank data terkait honorer yang masuk dalam verifikasi K2. Dengan seperti itu, kata dia, bisa saja bukti fisik direkayasa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. "Masak pendataan K2 tidak dilakukan, jika tidak ada permintaan dari pusat," ungkapnya.
Menurutnya, hal seperti ini harus dibenahi oleh BKD. Pasalnya ini dapat merampas hak-hak orang. "Bahkan bisa saja terjadi permainan jika tidak adanya bank data. Kita sangat menyayangkan sekali hal ini bisa terjadi," ungkapnya. (ref : JPNN)
BKD sendiri tidak mempunyai bank data honorer K2. "Selama pengangkatan kita tidak mempunyai tembusan dari kepala SKPD masing-masing," tambahnya.
Dikatakan, data yang masuk ke BKD adalah data honor daerah (honda) yang sekarang masuk dalam verifikasi K1. Sementara yang masuk data K2 ini mereka yang diangkat dari pejabat pemerintah yang bertugas dan tidak digaji melalui APBD/ APBN.
Dikatakan, pihaknya akan mengakomodir honorer K2 sepanjang mereka memenuhi persyaratan. Pendataan dilakukan karena permintaan dari pusat. Artinya jika tidak ada permintaan dari pusat maka K2 tidak akan didata sepanjang tahun. "Yang jelas data K2 kita terima dari kepala SKPD masing-masing selama memenuhi persyaratan," ungkapnya.
Menurutnya, saat ini jumlah honorer yang masuk dalam verifikasi k2 sebanyak 1.304 dan semua telah diserahkan ke pusat. "Kita tinggal menunggu hasil verifikasi dari pusat, siapa saja yang lulus dalam verifikasi ini," katanya. Kemungkinan, kata Evi, pengumuman hasil verifikasi akan bersamaan dengan K1.
Sementara, terkait janjinya memberikan data honorer K2 dan K1, Evi mengatakan, pihaknya sudah memberikannya langsung kepada Ketua Dewan Kota Mataram H Muhamad Zaini.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram H Husni Thamrin menyayangkan BKD yang tidak mempunyai bank data terkait honorer yang masuk dalam verifikasi K2. Dengan seperti itu, kata dia, bisa saja bukti fisik direkayasa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. "Masak pendataan K2 tidak dilakukan, jika tidak ada permintaan dari pusat," ungkapnya.
Menurutnya, hal seperti ini harus dibenahi oleh BKD. Pasalnya ini dapat merampas hak-hak orang. "Bahkan bisa saja terjadi permainan jika tidak adanya bank data. Kita sangat menyayangkan sekali hal ini bisa terjadi," ungkapnya. (ref : JPNN)
