Sebanyak 139 kementerian/lembaga dan pemda akan melaksanakan reformasi birokrasi tahun ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menjelaskan, pelaksanaan reformasi oleh 40 K/L akan berbarengan dengan 33 proivinsi, 33 kabupaten, dan 33 kota yang merupakan pilot project.
"Dengan adanya pilot project ini diharapkan seluruh pemda bisa melaksanaan reformasi birokrasi. Kalau tidak kita paksakan, kelamaan, tidak berbekas gaung dari reformasi birokrasi ini,” tutur Azwar dalam keterangan persnya, Selasa (24/4).
Sesuai amanat Presiden SBY, terangnya, Indonesia menghadapi tiga masalah besar, yakni birokrasi, masalah korupsi dan infrastruktur. Hanya empat persen dari APBN atau Rp 60 triliun alokasi dana untuk membangun infrastruktur. Penyebabnya, ada tiga hal yakni kemungkinan uangnya kurang, tidak tajam, serta masih adanya kebocoran.
"Untuk kembali ke "fitrah" birokrasi, Kementerian PAN-RB menetapkan kebijakan sembilan program percepatan reformasi birokrasi, dan ini sudah berjalan secara bertahap. Dengan reformasi birokrasi, kita akan menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani,” tambahnya. (ref : JPNN)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menjelaskan, pelaksanaan reformasi oleh 40 K/L akan berbarengan dengan 33 proivinsi, 33 kabupaten, dan 33 kota yang merupakan pilot project.
"Dengan adanya pilot project ini diharapkan seluruh pemda bisa melaksanaan reformasi birokrasi. Kalau tidak kita paksakan, kelamaan, tidak berbekas gaung dari reformasi birokrasi ini,” tutur Azwar dalam keterangan persnya, Selasa (24/4).
Sesuai amanat Presiden SBY, terangnya, Indonesia menghadapi tiga masalah besar, yakni birokrasi, masalah korupsi dan infrastruktur. Hanya empat persen dari APBN atau Rp 60 triliun alokasi dana untuk membangun infrastruktur. Penyebabnya, ada tiga hal yakni kemungkinan uangnya kurang, tidak tajam, serta masih adanya kebocoran.
"Untuk kembali ke "fitrah" birokrasi, Kementerian PAN-RB menetapkan kebijakan sembilan program percepatan reformasi birokrasi, dan ini sudah berjalan secara bertahap. Dengan reformasi birokrasi, kita akan menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani,” tambahnya. (ref : JPNN)
