Sebanyak 280 tenaga honorer kategori satu (K1) yang lolos verifikasi BKN mesti bersabar. Pemerintah Kabupaten Jeneponto memutuskan melakukan verifikasi ulang menyusul banyaknya masalah yang ditemukan.
Bupati Jeneponto, Radjamilo, Rabu 18 April, memerintahkan BKDD dan Inspektorat untuk meneliti ulang berkas pegawai honorer. Tidak hanya itu, tempat pengabdian dan kinerja mereka selama ini ikut dipantau.
Keputusan ini diambil dalam pertemuan dengan para pegawai honorer K1 lingkup Pemkab Jeneponto di ruang rapat kantor bupati. Acara itu dihadiri Kepala BKDD Hasnun dan Kepala Inspektorat, Jabir Laho.
Verifikasi ulang ini, kata Radjamilo, dilakukan untuk memastikan apakah pegawai honorer yang lolos K1 betul-betul bekerja di instansi bersangkutan atau hanya honorer siluman yang SK pengangkatannya dibuat mundur. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, maka akan langsung dicoret.
"Biar ada namanya dalam hasil verifikasi K1 dari BKN, kalau tidak pernah mengabdi sebagai tenaga honorer, maka akan dicoret. Siapa pun dia, termasuk keluarga pejabat," tegas Radjamilo.
Koordinator Forum Guru Honorer Jeneponto (FGHJ) Safri yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, seharusnya BKDD Jeneponto mengirim sanggahan ke BKN terlebih dahulu. Itu dilakukan untuk membatalkan hasil verifikasi K1 itu. Setelah itu baru dilakukan verifikasi ulang.
"Jangan langsung melakukan pendataan ulang tanpa ada pembatalan," kata Safri.
Para pegawai honorer juga berharap tim yang dibentuk bupati harus orang independen. Mereka harus bebas dari kepentingan terkait honorer ini. Mereka khawatir, verifikasi ulang ini tidak efektif jika tim yang turun justru memiliki keluarga honorer "siluman".
"Sebaiknya tim dari BKN dan Inspektorat Provinsi Sulsel yang turun melakukan pendataan ulang," lanjut Safri.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Jeneponto Hasnun mengatakan, dirinya siap menjalankan perintah bupati. "Verifikasi ulang segera dilaksanakan. Kalau memang ada yang lolos K1, namun tidak diakui SKPD atau tidak pernah aktif atau honorer siluman, maka dicoret sesuai anjuran bupati," kata Hasnun.
Soal jadwal verifikasi, Hasnun tidak menyebut waktu pasti. Dia hanya menyebut akan dilakukan secepatnya. "Kalau bisa, besok juga bisa," ujarnya sambil berlalu menuju mobil dinasnya yang berpelat hitam.
Kepala Inspektorat Jeneponto, Jabir Laho mengatakan, pegawai honorer tidak perlu ragu dengan independensi Inspektorat. Apabila ada keluarga orang Inspektorat, katanya, yang menjadi honorer "siluman" lolos K1, maka dia tidak segan-segan untuk mencoretnya.
Pencoretan itu dilakukan jika honorer bersangkutan tidak tidak pernah mengabdi. Sepanjang honorer bisa membuktikan SK pengangkatan honorer yang ditandatangani bupati atau pejabat eselon II, maka itu tidak ada masalah.
"Inspektorat tidak memandang siapa pun dia. Keluarga saya kalau tidak bisa membuktikan dokumen sebagai tenaga honorer, maka saya coret juga," kata Jabir. (ref : FajarOnline)
Bupati Jeneponto, Radjamilo, Rabu 18 April, memerintahkan BKDD dan Inspektorat untuk meneliti ulang berkas pegawai honorer. Tidak hanya itu, tempat pengabdian dan kinerja mereka selama ini ikut dipantau.
Keputusan ini diambil dalam pertemuan dengan para pegawai honorer K1 lingkup Pemkab Jeneponto di ruang rapat kantor bupati. Acara itu dihadiri Kepala BKDD Hasnun dan Kepala Inspektorat, Jabir Laho.
Verifikasi ulang ini, kata Radjamilo, dilakukan untuk memastikan apakah pegawai honorer yang lolos K1 betul-betul bekerja di instansi bersangkutan atau hanya honorer siluman yang SK pengangkatannya dibuat mundur. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, maka akan langsung dicoret.
"Biar ada namanya dalam hasil verifikasi K1 dari BKN, kalau tidak pernah mengabdi sebagai tenaga honorer, maka akan dicoret. Siapa pun dia, termasuk keluarga pejabat," tegas Radjamilo.
Koordinator Forum Guru Honorer Jeneponto (FGHJ) Safri yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, seharusnya BKDD Jeneponto mengirim sanggahan ke BKN terlebih dahulu. Itu dilakukan untuk membatalkan hasil verifikasi K1 itu. Setelah itu baru dilakukan verifikasi ulang.
"Jangan langsung melakukan pendataan ulang tanpa ada pembatalan," kata Safri.
Para pegawai honorer juga berharap tim yang dibentuk bupati harus orang independen. Mereka harus bebas dari kepentingan terkait honorer ini. Mereka khawatir, verifikasi ulang ini tidak efektif jika tim yang turun justru memiliki keluarga honorer "siluman".
"Sebaiknya tim dari BKN dan Inspektorat Provinsi Sulsel yang turun melakukan pendataan ulang," lanjut Safri.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Jeneponto Hasnun mengatakan, dirinya siap menjalankan perintah bupati. "Verifikasi ulang segera dilaksanakan. Kalau memang ada yang lolos K1, namun tidak diakui SKPD atau tidak pernah aktif atau honorer siluman, maka dicoret sesuai anjuran bupati," kata Hasnun.
Soal jadwal verifikasi, Hasnun tidak menyebut waktu pasti. Dia hanya menyebut akan dilakukan secepatnya. "Kalau bisa, besok juga bisa," ujarnya sambil berlalu menuju mobil dinasnya yang berpelat hitam.
Kepala Inspektorat Jeneponto, Jabir Laho mengatakan, pegawai honorer tidak perlu ragu dengan independensi Inspektorat. Apabila ada keluarga orang Inspektorat, katanya, yang menjadi honorer "siluman" lolos K1, maka dia tidak segan-segan untuk mencoretnya.
Pencoretan itu dilakukan jika honorer bersangkutan tidak tidak pernah mengabdi. Sepanjang honorer bisa membuktikan SK pengangkatan honorer yang ditandatangani bupati atau pejabat eselon II, maka itu tidak ada masalah.
"Inspektorat tidak memandang siapa pun dia. Keluarga saya kalau tidak bisa membuktikan dokumen sebagai tenaga honorer, maka saya coret juga," kata Jabir. (ref : FajarOnline)
