Sebanyak 18 orang CPNS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jateng hasil perekrutan 2010 diambil sumpah, Selasa (24/4).
Sekretaris Utama BKKBN, Soebagyo mengatakan, reformasi birokrasi menuntut komitmen seluruh PNS untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Menurutnya, program kependudukan dan keluarga di Jateng yang kian berkembang perlu disikapi dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan mencapai sasaran kinerja yang telah ditargetkan.
Untuk itu, pembinaan pegawai mutlak dilaksanakan secara berkesinambungan. "Melalui pembinaan pegawai ini diharapkan PNS di lingkungan BKKBN Jateng bisa meningkat komitmennya dalam meningkatkan produktivitas kerja, menanamkan budaya kerja organisasi dan sekaligus membangun komunikasi yang semakin baik antar pegawai di lingkungan kerja," ujarnya.
Pembinaan tersebut dilaksanakan terhadap 139 PNS BKKBN, terdiri atas 10 orang PNS dari Balai Diklat KKB Pati, 16 orang PNS dari Balai Diklat KKB Ambarawa dan 14 orang PNS dari Balai Diklat KKB Banyumas.
Terpisah, Ketua Koalisi Kependudukan, Saratri Wilonoyudho, menyayangkan kecenderungan Pemerintah Daerah yang terkesan menganaktirikan program KB. Sejak otonomi, mereka seakan melupakan keberhasilan KB. "Pemerintah daerah cenderung meletakkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Padahal jika program KB gagal, bagaimana bisa pembangunan ekonomi akan berhasil," ungkapnya.
Untuk itu, peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat tidak lagi dikejar-kejar, namun dengan sendirinya mereka sadar bahwa KB itu merupakan kebutuhan dasar. (ref : SuaraMerdeka)
Sekretaris Utama BKKBN, Soebagyo mengatakan, reformasi birokrasi menuntut komitmen seluruh PNS untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Menurutnya, program kependudukan dan keluarga di Jateng yang kian berkembang perlu disikapi dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan mencapai sasaran kinerja yang telah ditargetkan.
Untuk itu, pembinaan pegawai mutlak dilaksanakan secara berkesinambungan. "Melalui pembinaan pegawai ini diharapkan PNS di lingkungan BKKBN Jateng bisa meningkat komitmennya dalam meningkatkan produktivitas kerja, menanamkan budaya kerja organisasi dan sekaligus membangun komunikasi yang semakin baik antar pegawai di lingkungan kerja," ujarnya.
Pembinaan tersebut dilaksanakan terhadap 139 PNS BKKBN, terdiri atas 10 orang PNS dari Balai Diklat KKB Pati, 16 orang PNS dari Balai Diklat KKB Ambarawa dan 14 orang PNS dari Balai Diklat KKB Banyumas.
Terpisah, Ketua Koalisi Kependudukan, Saratri Wilonoyudho, menyayangkan kecenderungan Pemerintah Daerah yang terkesan menganaktirikan program KB. Sejak otonomi, mereka seakan melupakan keberhasilan KB. "Pemerintah daerah cenderung meletakkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Padahal jika program KB gagal, bagaimana bisa pembangunan ekonomi akan berhasil," ungkapnya.
Untuk itu, peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat tidak lagi dikejar-kejar, namun dengan sendirinya mereka sadar bahwa KB itu merupakan kebutuhan dasar. (ref : SuaraMerdeka)
