Berdasarkan info resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa akan dibukanya penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) baru sekitar 2.000 orang untuk tahun 2012 ini. Penerimaan PNS baru ini karena beberapa alasan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan kementeriannya membuka penerimaan pegawai baru guna mengisi kekosongan posisi akibat banyaknya yang pensiun. Namun, jumlah penerimaan tersebut tidak boleh melebihi jumlah pegawai yang pensiun atau 0% pertumbuhan.
Artinya penambahan PNS baru ini maksimal hanya mencapai jumlah pegawai Kemenkeu sebelum adanya PNS yang pensiun. Hal ini karena adanya ketentuan moratorium penerimaan PNS yang masih berlaku sampai 31 Desember 2012.
"Kita berharap jumalah pegawai Kemenkeu itu mencapai jumlah yang right sizing, tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Penerimaan masih berlangsung, tapi tetap berada di zero growth, kita menerima dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang pensiun, kita akan menerima sekitar 2000," katanya ketika ditemui detikFinance di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (17/2/2012).
Ia menyatakan pada tahun ini selain ada program pensiun dini, banyak juga pegawai Kemenkeu yang mencapai masa pensiunnya.
"Ada 1100 itu yang ikut program pensiun dini, yang pensiunnya sendiri banyak, mungkin 3 ribu-4 ribu. Kalau yang itu (1.100) kan pensiun di Ditjen Perbendaharaan," katanya.
Selain itu, tambah Badaruddin, ada juga beberapa pegawainya yang akan beralih ke lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Nanti (akan beralih ke OJK), itu tahap lain, sedang dipersiapkan," jelasnya.
Seperti diketahui pemerintah resmi memberhentikan sementara (moratorium) penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) selama 16 bulan terhitung 1 September mendatang. Tiga Menteri langsung menandatangani surat keputusan bersama (SKB) moratorium itu hari ini.
Ketiga menteri yang menandatangani SKB itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SKB tersebut diteken di hadapan Wakil Presiden Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2011). (sumber referensi berita : detik)
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan kementeriannya membuka penerimaan pegawai baru guna mengisi kekosongan posisi akibat banyaknya yang pensiun. Namun, jumlah penerimaan tersebut tidak boleh melebihi jumlah pegawai yang pensiun atau 0% pertumbuhan.
Artinya penambahan PNS baru ini maksimal hanya mencapai jumlah pegawai Kemenkeu sebelum adanya PNS yang pensiun. Hal ini karena adanya ketentuan moratorium penerimaan PNS yang masih berlaku sampai 31 Desember 2012.
"Kita berharap jumalah pegawai Kemenkeu itu mencapai jumlah yang right sizing, tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Penerimaan masih berlangsung, tapi tetap berada di zero growth, kita menerima dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang pensiun, kita akan menerima sekitar 2000," katanya ketika ditemui detikFinance di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (17/2/2012).
Ia menyatakan pada tahun ini selain ada program pensiun dini, banyak juga pegawai Kemenkeu yang mencapai masa pensiunnya.
"Ada 1100 itu yang ikut program pensiun dini, yang pensiunnya sendiri banyak, mungkin 3 ribu-4 ribu. Kalau yang itu (1.100) kan pensiun di Ditjen Perbendaharaan," katanya.
Selain itu, tambah Badaruddin, ada juga beberapa pegawainya yang akan beralih ke lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Nanti (akan beralih ke OJK), itu tahap lain, sedang dipersiapkan," jelasnya.
Seperti diketahui pemerintah resmi memberhentikan sementara (moratorium) penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) selama 16 bulan terhitung 1 September mendatang. Tiga Menteri langsung menandatangani surat keputusan bersama (SKB) moratorium itu hari ini.
Ketiga menteri yang menandatangani SKB itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SKB tersebut diteken di hadapan Wakil Presiden Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2011). (sumber referensi berita : detik)
