Upaya untuk meminta perlakuan khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) datang dari Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka merampungkan analisis jabatan (Anjab) dan beban kerja.
"Kabupaten ini merupakan daerah baru yang dimekarkan pada tahun 2007, sehingga membutuhkan waktu khusus dalam menyelesaikan administrasi kepegawaiannya," ungkap Wakil Ketua DPRD setempat, Roni Imran, Sabtu.
Menurut dia, batas waktu yang diberikan pihak Kemenpan dan RB pada 30 Juni 2012, untuk merampungkan anjab dan beban kerja terbilang singkat bagi pemerintah daerah untuk melakukan proses tersebut.
Apalagi pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat setempat, baru memulai pelaksanaan Anjab dan beban kerja pada 362 tenaga honor daerah kategori II dan 13 tenaga honor daerah kategori I pada sepekan lalu.
Sehingga DPRD sedang memperjuangkan untuk mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat berupa perpanjangan waktu.
Roni menjelaskan, Anjab dan beban kerja yang dilakukan per setiap tenaga honor daerah, membutuhkan waktu yang lama, dan harus dilakukan oleh para tenaga ahli dan profesional dibidang sumber daya manusia (SDM) pemerintahan.
Apalagi setelah Komisi I DPRD melakukan konsultasinya di Kabupaten Sampang-Madura, pihaknya kata Roni, mendapatkan banyak referensi terkait proses Anjab tersebut.
"Kabupaten Sampang-Madura saja, membutuhkan waktu maksimal enam bulan kerja dalam merampungkan Anjab dan beban kerja," ujar Roni.
Roni mengatakan, DPRD menilai jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di daerah itu masih sangat minim, sebab baru mencapai sekitar 2.200 orang.
"Idealnya pemerintahan daerah ini, memiliki 6.000 PNS, untuk kebutuhan di 33 satuan kerja yang ada," ujar Roni. (ref : Antara)
"Kabupaten ini merupakan daerah baru yang dimekarkan pada tahun 2007, sehingga membutuhkan waktu khusus dalam menyelesaikan administrasi kepegawaiannya," ungkap Wakil Ketua DPRD setempat, Roni Imran, Sabtu.
Menurut dia, batas waktu yang diberikan pihak Kemenpan dan RB pada 30 Juni 2012, untuk merampungkan anjab dan beban kerja terbilang singkat bagi pemerintah daerah untuk melakukan proses tersebut.
Apalagi pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat setempat, baru memulai pelaksanaan Anjab dan beban kerja pada 362 tenaga honor daerah kategori II dan 13 tenaga honor daerah kategori I pada sepekan lalu.
Sehingga DPRD sedang memperjuangkan untuk mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat berupa perpanjangan waktu.
Roni menjelaskan, Anjab dan beban kerja yang dilakukan per setiap tenaga honor daerah, membutuhkan waktu yang lama, dan harus dilakukan oleh para tenaga ahli dan profesional dibidang sumber daya manusia (SDM) pemerintahan.
Apalagi setelah Komisi I DPRD melakukan konsultasinya di Kabupaten Sampang-Madura, pihaknya kata Roni, mendapatkan banyak referensi terkait proses Anjab tersebut.
"Kabupaten Sampang-Madura saja, membutuhkan waktu maksimal enam bulan kerja dalam merampungkan Anjab dan beban kerja," ujar Roni.
Roni mengatakan, DPRD menilai jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di daerah itu masih sangat minim, sebab baru mencapai sekitar 2.200 orang.
"Idealnya pemerintahan daerah ini, memiliki 6.000 PNS, untuk kebutuhan di 33 satuan kerja yang ada," ujar Roni. (ref : Antara)
