Walaupun batas waktu pengajuan formasi CPNS reguler untuk kebutuhan mendesak, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sudah berakhir sejak 30 Juni lalu. Namun, beberapa daerah masih tetap memasukkan permohonan.
Kepala Sub Bagian Publikasi dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN), Petrus Sujendro, mengungkap, hingga Senin kemarin, masih ada daerah yang memasukkan usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Ditembuskan ke kepala BKN," kata Petrus Sujendro di Jakarta, Senin, 2 Juli.
Terhadap usulan tersebut, pemerintah telah memutuskan untuk tidak memrosesnya tahun ini tapi untuk kebutuhan 2013. Meski begitu, usulan kebutuhan 2013 harus tetap mengacu pada Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Peta Jabatan dan Proyeksi Kebutuhan PNS dalam lima tahun.
"Selain itu untuk mengetahui berapa jumlah kebutuhan pegawai suatu daerah, tetap menggunakan pedoman Permenpan-RB Nomor 26 tahun 2011," tambah Petrus.
Dia menegaskan, masa penundaan sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau moratorium bukan berarti tidak ada penerimaan CPNS. "Moratorium bukan berarti nol rekrutmen. Tapi moratorium ada pengecualian tentunya dengan persyaratan yang ketat. Misalnya formasinya terbatas pada tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga khusus yang sangat mendesak bahkan termasuk pengangkatan honorer K1. Di samping itu, anggaran belanja pegawai tidak boleh lebih dari 50 persen dari APBD. Jikalau lebih, daerah tersebut tidak dapat diberikan formasi untuk menambah pegawai," jelas Petrus.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, menegaskan, rekrutmen CPNS bukan proyek tahunan. Pasalnya, di daerah sering ditemukan penyimpangan dalam setiap pengadaan CPNS.
"Setiap tahunnya selalu ada laporan kecurangan CPNS. Entah itu kecurangan saat tes CPNS berlangsung maupun saat pengumuman. Tujuannya satu, memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi," ujar Azwar di Jakarta, kemarin.
Dia menambahkan, masih adanya pemikiran kalau proses pengadaan CPNS merupakan proyek tahunan, menjadi salah masalah besar dalam manajemen aparatur sipil negara. Di samping rekruitmen CPNS yang masih didasarkan kepada kepentingan politik, pribadi, serta sarat nepotisme dan kolusi.
"Sebenarnya banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan aparatur. Namun yang paling menonjol di antaranya permainan dalam rekruitmen CPNS, sistem promosi dan rotasi yang tertutup berdasarkan afilisiasi politik, gaji rendah serta tidak adanya pertimbangan terhadap kinerja pegawai," tuturnya.
Untuk mengatasi masalah rekrutmen dan promosi, lanjut mantan pelaksana tugas Gubernur Aceh ini, pemerintah menerapkan sistem terbuka. Di mana rekruitmen CPNS dilakukan melalui kerja sama dengan konsorsium perguruan tinggi negeri, penggunaan tes komputer (Computer Assestead Test).
Sedangkan promosi aparatur sipil negara dilakukan melalui pengembangan pusat penilaian untuk promosi (pelatihan dan pendidikan), pengembangan sistem promosi terbuka bagi eselon satu dan eselon dua secara nasional. (ref : Fajar)
Kepala Sub Bagian Publikasi dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN), Petrus Sujendro, mengungkap, hingga Senin kemarin, masih ada daerah yang memasukkan usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Ditembuskan ke kepala BKN," kata Petrus Sujendro di Jakarta, Senin, 2 Juli.
Terhadap usulan tersebut, pemerintah telah memutuskan untuk tidak memrosesnya tahun ini tapi untuk kebutuhan 2013. Meski begitu, usulan kebutuhan 2013 harus tetap mengacu pada Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Peta Jabatan dan Proyeksi Kebutuhan PNS dalam lima tahun.
"Selain itu untuk mengetahui berapa jumlah kebutuhan pegawai suatu daerah, tetap menggunakan pedoman Permenpan-RB Nomor 26 tahun 2011," tambah Petrus.
Dia menegaskan, masa penundaan sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau moratorium bukan berarti tidak ada penerimaan CPNS. "Moratorium bukan berarti nol rekrutmen. Tapi moratorium ada pengecualian tentunya dengan persyaratan yang ketat. Misalnya formasinya terbatas pada tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga khusus yang sangat mendesak bahkan termasuk pengangkatan honorer K1. Di samping itu, anggaran belanja pegawai tidak boleh lebih dari 50 persen dari APBD. Jikalau lebih, daerah tersebut tidak dapat diberikan formasi untuk menambah pegawai," jelas Petrus.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, menegaskan, rekrutmen CPNS bukan proyek tahunan. Pasalnya, di daerah sering ditemukan penyimpangan dalam setiap pengadaan CPNS.
"Setiap tahunnya selalu ada laporan kecurangan CPNS. Entah itu kecurangan saat tes CPNS berlangsung maupun saat pengumuman. Tujuannya satu, memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi," ujar Azwar di Jakarta, kemarin.
Dia menambahkan, masih adanya pemikiran kalau proses pengadaan CPNS merupakan proyek tahunan, menjadi salah masalah besar dalam manajemen aparatur sipil negara. Di samping rekruitmen CPNS yang masih didasarkan kepada kepentingan politik, pribadi, serta sarat nepotisme dan kolusi.
"Sebenarnya banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan aparatur. Namun yang paling menonjol di antaranya permainan dalam rekruitmen CPNS, sistem promosi dan rotasi yang tertutup berdasarkan afilisiasi politik, gaji rendah serta tidak adanya pertimbangan terhadap kinerja pegawai," tuturnya.
Untuk mengatasi masalah rekrutmen dan promosi, lanjut mantan pelaksana tugas Gubernur Aceh ini, pemerintah menerapkan sistem terbuka. Di mana rekruitmen CPNS dilakukan melalui kerja sama dengan konsorsium perguruan tinggi negeri, penggunaan tes komputer (Computer Assestead Test).
Sedangkan promosi aparatur sipil negara dilakukan melalui pengembangan pusat penilaian untuk promosi (pelatihan dan pendidikan), pengembangan sistem promosi terbuka bagi eselon satu dan eselon dua secara nasional. (ref : Fajar)
