SURABAYA – Beberapa saat setelah pelaksanaan tes CPNS Pemprov Jatim dengan sistem computer assisted test (CAT) berakhir pada Selasa (12/11/2013). Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim langsung mengeluarkan evaluasi.
Ketua KPP Jatim Hardly Stefano mengatakan, proses pelaksanaan rekrutmen CPNS di Jatim tahun ini, baik di lingkungan Pemprov maupun Kabupaten/Kota masih mencerminkan desentralisasi setengah hati. Ini didasarkan fakta di lapangan bahwa beberapa proses dari pelaksanaan CPNS tidak dipusatkan di Jatim, namun harus dibawa ke Jakarta. Ini terlihat dari proses pengelolaan hasil yang masih dilakukan pemerintah pusat dengan pengiriman secara manual ke pusat, sementara pemerintah daerah hanya mengelola hasil setengah jadi.
“Hal itu kami nilai kurang efektif, tidak efisien, dan berisiko dalam proses perjalanan pengiriman,” ujarnya kepada Surya Online, didampingi Koordinator Divisi Bidang Penanganan pengaduan KPP Jatim Nuning Rodiyah.
Menurut Hardly, proses pelaksanaan CPNS yang dilakukan di Jatim antara lain sistem pemindaian soal yang harus dikirim ke Jakarta. Dengan dikirim ke Jakarta, dapat memunculkan kecurigaan dari berbagai pihak, terutama masyarakat terkait dengan kejujuran dalam proses penerimaan CPNS. Agar kecurigaan itu tidak muncul, pemindaian seharusnya dilakukan dengan pola regionalisasi di Kantor Regional Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang ada di beberapa tempat, salah satunya di Jatim.
“Cara itu lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pola terpusat,” tegasnya.
Untuk itu, KPP Jatim, minta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PAN dan RB memerhatikan hal ini secara serius dengan semangat keterbukaan dan otonomi daerah (desentralisasi).
Khusus bagi pemerintah di daerah selaku penyelenggara CPNS, KPP Jatim juga menilai sarana dan prasarana yang disediakan di lokasi tes masih kurang bagus. Misalnya, tidak ada locker atau tempat penyimpanan barang peserta yang aman. Padahal ketika mengikuti tes, peserta tidak boleh membawa barang bawaan apapun ke dalam ruang tes.
“Kondisi tersebut membuat peserta kurang nyaman,” imbuh Nuning, menambahkan.
Sumber: http://surabaya.tribunnews.com/2013/11/12/evaluasi-kpp-pelaksanaan-tes-cpns-berisiko
