JAKARTA - Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk di dalamnya DPRD, diminta jeli dalam melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah kerja masing-masing.
Demikian disampaikan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja, seperti dikutip dari laman Setkab, Rabu (20/11/2013).
"Pemda harus melihat komposisi dan kebutuhan pegawai, harus sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja, harus ada pemetaan jabatan, persentase belanja pegawai," ungkapnya.
Menurut dia, kebijakan CPNS bukan perkara mudah, karena harus mempertimbangkan kondisi nasional. Perencanaan belanja pegawai merupakan salah satu kriteria penting dalam penentuan formasi.
Dia melanjutkan, seandainya belanja pegawai terlalu tinggi, publik pasti tidak terima dengan porsi pelayanan yang sangat minimal. Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendorong pejabat pemerintah daerah untuk memahami bersama permasalahan bangsa ini.
"Harus betul-betul arif dalam menyikapinya, jangan bertolak pada satu regional saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar melalui Permen No. 35/2013 telah menetapkan Nilai Ambang Batas Kelulusan (passing grade) Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS dari Pelamar Umum 2013.
Dalam peraturan tersebut dibedakan passing grade antara peserta tes dengan sistem computer assisted test (CAT) dan peserta tes dengan sistem lembar jawab komputer (LJK). Hal ini dilakukan karena jumlah soal antara keduanya juga berbeda. (ade)
Sumber: http://kampus.okezone.com/read/2013/11/20/373/899842/pemerintah-harus-jeli-rekrut-cpns
