Pemerintah Kota (Pemkot) Padangpanjang, Sumatra Barat, tidak akan melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk diangkat menjadi aparatur pemerintah daerah setempat pada 2012.
"Hal ini sesuai keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, di mana beberapa kabupaten/kota di Sumbar termasuk Kota Padangpanjang, dinilai sudah memiliki PNS yang cukup memadai," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padangpanjang, Mufrida, Sabtu (5/5).
Ia mengatakan, untuk penerimaan CPNS di suatu daerah di Indonesia sekarang harus melalui keputusan Menpan berdasarkan usulan dari masing-masing daerah. Meski sudah ada usulan dari masing-masing daerah, Menpan tetap akan melakukan evaluasi terkait permohonan yang disampaikan.
Ia menjelaskan, untuk bisa membuka peluang penerimaan CPNS, setiap kabupaten/kota terlebih dahulu harus memenuhi beberapa indikator atau semacam persyaratan yang diberlakukan pemerintah pusat.
"Indikator yang harus dipenuhi antara lain, belanja pegawai di bawah 50 persen, jabatan teknis yang bersifat khusus, membutuhkan tanaga kesehatan, tenaga pendidik dan lainnya," katanya.
Dari indikator yang diberlakukan pemerintah pusat ini, ada beberapa persyaratan yang terpenuhi oleh Pemko Padangpanjang. Misalnya, belanja pegawai di bawah 50 persen. Namun demikian dari kondisi dan jumlah pegawai yang dinilai pusat sudah memadai saat ini, tidak dibolehkan lagi untuk melakukan penerimaan CPNS.
Namun demikian, lanjut dia, Pemkot tetap mengajukan permohonan ke Menpan, dibolehkan atau tidak tergantung pemerintah pusat. (ref : Media Indonesia)
"Hal ini sesuai keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, di mana beberapa kabupaten/kota di Sumbar termasuk Kota Padangpanjang, dinilai sudah memiliki PNS yang cukup memadai," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padangpanjang, Mufrida, Sabtu (5/5).
Ia mengatakan, untuk penerimaan CPNS di suatu daerah di Indonesia sekarang harus melalui keputusan Menpan berdasarkan usulan dari masing-masing daerah. Meski sudah ada usulan dari masing-masing daerah, Menpan tetap akan melakukan evaluasi terkait permohonan yang disampaikan.
Ia menjelaskan, untuk bisa membuka peluang penerimaan CPNS, setiap kabupaten/kota terlebih dahulu harus memenuhi beberapa indikator atau semacam persyaratan yang diberlakukan pemerintah pusat.
"Indikator yang harus dipenuhi antara lain, belanja pegawai di bawah 50 persen, jabatan teknis yang bersifat khusus, membutuhkan tanaga kesehatan, tenaga pendidik dan lainnya," katanya.
Dari indikator yang diberlakukan pemerintah pusat ini, ada beberapa persyaratan yang terpenuhi oleh Pemko Padangpanjang. Misalnya, belanja pegawai di bawah 50 persen. Namun demikian dari kondisi dan jumlah pegawai yang dinilai pusat sudah memadai saat ini, tidak dibolehkan lagi untuk melakukan penerimaan CPNS.
Namun demikian, lanjut dia, Pemkot tetap mengajukan permohonan ke Menpan, dibolehkan atau tidak tergantung pemerintah pusat. (ref : Media Indonesia)
