Seperti yang telah Kami lansir dari Detikcom, di Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) Azwar Abubakar tengah membenahi proses pemberian kesejahteraan alias tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi dalam bentuk pemberian remunerasi.
"Pasca moratorium penerimaan PNS sekarang sudah mulai ada harapan untuk berubah. Birokrasi, sebagian sudah merasa menjadi bagian dari perubahan itu. Kalau hanya ikut-ikutan saja, tidak ada artinya," kata Azwar dalam publikasinya seperti dikutip detikFinance di Jakarta, Selasa (1/5/2012).
Menurut Azwar, reformasi birokrasi ini ibarat membangun sebuah istana, yang dilakukan bersama-sama.
"Bukan sekadar menjadi tukang batu yang mencari nafkah dari upah kerjanya. Kita semua ini menjadi bangian dari pembangunan istana ini yang bersih, kompeten, dan melayani," ucapnya.
Ia mengungkapkan saat ini kesejahteraan PNS sudah lumayan meningkat, tapi sayangnya masih pukul rata.
"Yang punya pekerjaan besar dengan yang kecil, yang rajin dan yang malas sama saja. Dalam reformasi birokrasi remunerasinya tahap pertama sama, 30-40 persen, untuk lanjutannya, harus sesuai kinerja masing-masing," jelas Azwar.
Azwar mengharapkan PNS ke depan benar-benar orang yang mumpuni. Pasalnya, PNS nantinya harus orang yang mampu menjembatani terbukanya lapangan kerja. Birokrat merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap terbukanya lapangan kerja.
"Dari 3 juta pencari kerja setiap tahun, hanya sekitar 100 ribu yang bisa menjadi PNS. Jadi, setiap satu orang PNS harus mengurus 29 pencari kerja lainnya," tuturnya.
Ia juga mengatakan, PNS merupakan orang yang paling pintar, yang paling banyak dibayar dari uang rakyat, dia juga punya data, dan punya kewenangan. "Inilah pentingnya mewujudkan PNS yang tidak saja bersih dan kompeten, tetapi juga harus melayani, baik masyarakat maupun dunia usaha, yang memungkinkan terbukanya lapangan kerja baru," tambahnya.
Sebagai gambaran, Azwar menceritakan kalau Dinas PU membangun jalan masuk pedesaan, tentu maksudnya untuk membuka akses sehingga memudahkan desa itu membawa barang keluar masuk desa agar produk pedesaan itu bisa terjual. Membangun saluran irigasi, selain membuka lapangan kerja secara padat karya, juga bermanfaat dalam pengembangan pertanian.
"Namun di beberapa daerah, masih saja ditemui kesulitan yang dialami oleh lulusan STM yang akan membukan bengkel tetapi susahnya setengah mati. Orang yang mau berdagang, membuka toko saja susah, harus bikin HO, Amdal, dan banyak sekali yang harus diurus. Kenapa tidak cukup satu saja. Semua ini membutuhkan birokrat yang bersih kompeten dan melayani,” pungkasnya.
"Pasca moratorium penerimaan PNS sekarang sudah mulai ada harapan untuk berubah. Birokrasi, sebagian sudah merasa menjadi bagian dari perubahan itu. Kalau hanya ikut-ikutan saja, tidak ada artinya," kata Azwar dalam publikasinya seperti dikutip detikFinance di Jakarta, Selasa (1/5/2012).
Menurut Azwar, reformasi birokrasi ini ibarat membangun sebuah istana, yang dilakukan bersama-sama.
"Bukan sekadar menjadi tukang batu yang mencari nafkah dari upah kerjanya. Kita semua ini menjadi bangian dari pembangunan istana ini yang bersih, kompeten, dan melayani," ucapnya.
Ia mengungkapkan saat ini kesejahteraan PNS sudah lumayan meningkat, tapi sayangnya masih pukul rata.
"Yang punya pekerjaan besar dengan yang kecil, yang rajin dan yang malas sama saja. Dalam reformasi birokrasi remunerasinya tahap pertama sama, 30-40 persen, untuk lanjutannya, harus sesuai kinerja masing-masing," jelas Azwar.
Azwar mengharapkan PNS ke depan benar-benar orang yang mumpuni. Pasalnya, PNS nantinya harus orang yang mampu menjembatani terbukanya lapangan kerja. Birokrat merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap terbukanya lapangan kerja.
"Dari 3 juta pencari kerja setiap tahun, hanya sekitar 100 ribu yang bisa menjadi PNS. Jadi, setiap satu orang PNS harus mengurus 29 pencari kerja lainnya," tuturnya.
Ia juga mengatakan, PNS merupakan orang yang paling pintar, yang paling banyak dibayar dari uang rakyat, dia juga punya data, dan punya kewenangan. "Inilah pentingnya mewujudkan PNS yang tidak saja bersih dan kompeten, tetapi juga harus melayani, baik masyarakat maupun dunia usaha, yang memungkinkan terbukanya lapangan kerja baru," tambahnya.
Sebagai gambaran, Azwar menceritakan kalau Dinas PU membangun jalan masuk pedesaan, tentu maksudnya untuk membuka akses sehingga memudahkan desa itu membawa barang keluar masuk desa agar produk pedesaan itu bisa terjual. Membangun saluran irigasi, selain membuka lapangan kerja secara padat karya, juga bermanfaat dalam pengembangan pertanian.
"Namun di beberapa daerah, masih saja ditemui kesulitan yang dialami oleh lulusan STM yang akan membukan bengkel tetapi susahnya setengah mati. Orang yang mau berdagang, membuka toko saja susah, harus bikin HO, Amdal, dan banyak sekali yang harus diurus. Kenapa tidak cukup satu saja. Semua ini membutuhkan birokrat yang bersih kompeten dan melayani,” pungkasnya.
