Kabar gembira! Seperti yang dilansir dari JPNN, di Jakarta bahwa analisa jabatan bagi PNS di setiap instansi pemerintah dinilai sebagai sesuatu yang sangat penting dilakukan. Tak terkecuali dalam pengajuan formasi CPNS. “Dalam meminta formasi, mulailah dengan analisis jabatan, bukan dengan alasan tidak ada orang, kemudian memasukkan orang tanpa seleksi yang terukur. Hal itu merupakan penyebab jumlah pegawai yang dibutuhkan kurang, sementara yang tak dibutuhkan berlebih,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (30/4).
Tahun ini, lanjutnya, pemerintah akan menerima sekitar 130 ribuan CPNS, yang terdiri dari honorer kategori 1 dan dari jalur reguler. Hanya saja untuk jalur regular, saat ini baru ada sekitar 20 ribu formasi yang diajukan kementerian/lembaga maupun pemda. Hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan moratorim CPNS, yang mengamanatkan setiap pengajuan formasi CPNS harus berdasarkan anjab dan ABK. "Hanya sedikit instansi yang telah melakukannya dengan benar, selain karena alasan banyaknya daerah yang belanja pegawainya melebihi 50 persen dari APBD," ujarnya.
Mengenai tenaga analis jabatan, menurut mantan Plt Gubernuer Aceh ini, sudah ada 3.200 orang. Posisi ini juga akan dijadikan jabatan fungsional, menambah 114 jabatan fungsional yang sudah ada, dari jumlah jabatan fungsional yang diharapkan sebanyak 200. Selain itu, pemerintah pusat juga terus berupaya menekan pemerintah daerah agar melakukan pengetatan belanja pegawai. Namun di sisi lain, pemerintah pusat justru akan terus menaikkan gaji PNS, TNI, dan Polri. "Belanja pegawai yang di atas 60 persen memang harus dikurangi. Tapi bukan berarti harus mengurangi gaji pegawai. Gaji pegawai akan tetap naik," katanya.
Langkah pemerintah yang terus menaikkan gaji pegawai ini, lanjut Azwar, sebagai upaya mensejahterahkan para abdi negara. Karenanya di era reformasi birokrasi, menteri yang juga politisi PAN itu meminta kepada seluruh PNS agar dapat meningkatkan layanannya kepada masyarakat. "Sumber pembayaran gaji pegawai negeri mayoritas berasal dari pajak masyarakat. Kalau pegawai negeri bisa memberikan layanan yang maksimal, pendapatan negara juga akan makin banyak sehingga kemampuan negara untuk meningkatkan gaji pegawai setiap tahunnya kian besar juga," tuturnya.
Kementerian PAN&RB, lanjutnya, setiap tahun selalu mengajukan kenaikan gaji PNS yang disesuaikan dengan standar kehidupan pegawai. Bahkan Azwar berharap setiap tahun kenaikan gaji PNS bisa mencapai 15 persen. "Tapi sekali lagi itu tergantung keuangan negara. Alhamdulillah, pemerintah masih mampu memberikan kenaikan gaji pegawai negeri 10-15 persen tiap tahunnya. Kalau kemampuan negara lebih banyak, saya yakin kenaikannya bisa lebih dari itu. Tapi ini kembali lagi kepada pegawai negeri, bagaimana agar sumber pendapatan negara bisa tergarap maksimal," bebernya.
Sementara, pensiunan PNS, TNI-Polri, dan Veteran akan menerima kenaikan rapel pensiun rata-rata 7 persen selama 4 bulan pada bulan Mei ini. Kenaikan pensiun pokok baru ini mulai berlaku pada 1 Januari 2012 lalu."Besaran kenaikan rata-rata 7 persen dari tahun 2011 yang lalu pembayaran rapel dari bulan Januari sampai April 2012 akan dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pembayaran pensiun bulan Mei 2012," kata Sekretaris Perusahaan PT Taspen Wiharto di Jakarta.
Menurutnya, untuk tunjangan bekas anggota KNIP dan perintis kemerdekaan RI yang baru mencapai Rp1,988 juta dan untuk janda atau duda sebesar Rp1,481 juta. Demikian pula dengan pokok tunjangan veteran yang naik sesuai dengan golongannya masing-masing, yang tertinggi (pejuang golongan A) sebesar Rp1,224 juta dan terendah (pembela) sebesar Rp1,091 juta. Sedangkan untuk janda atau dudanya ditetapkan tunjangan dari Rp,922.000 untuk level terendah hingga Rp1,111 juta untuk yang tertinggi.
