Dilansir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang akan kembali menggelar lokakarya analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan untuk DKI Jakarta dan Lampung.
Lokakarya yang berlangsung sejak 18 Juni hingga 23 Juni 2012 ini diikuti 112 orang dari 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan DKI Jakarta.
"Untuk menganalisa 4,6 juta PNS di seluruh Indonesia bukan pekerjaan mudah dan cepat. Dibutuhkan keseriusan serta profesionalisme setiap aparatur," kata Deputi Pengembangan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Djoko Sutrisno dalam keterangan persnya, Selasa (19/6).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah pusat memerlukan bantuan pegawai daerah menganalisa di wilayahnya masing-masing. Apalagi analisa kebutuhan pegawai ini menjadi syarat utama dalam pengajuan formasi.
"Daerah yang ingin mengajukan usulan formasi CPNS harus melampirkan perencanaan remunerasi pegawai, perencanaan pegawai lima tahun ke depan, analis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Tanpa itu, usulannya tidak akan diproses," terangnya.
Ditambahkannya, hal tersebut juga merupakan kebijakan nasional sehingga harus dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah. (ref : JPNN)
Lokakarya yang berlangsung sejak 18 Juni hingga 23 Juni 2012 ini diikuti 112 orang dari 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan DKI Jakarta.
"Untuk menganalisa 4,6 juta PNS di seluruh Indonesia bukan pekerjaan mudah dan cepat. Dibutuhkan keseriusan serta profesionalisme setiap aparatur," kata Deputi Pengembangan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Djoko Sutrisno dalam keterangan persnya, Selasa (19/6).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah pusat memerlukan bantuan pegawai daerah menganalisa di wilayahnya masing-masing. Apalagi analisa kebutuhan pegawai ini menjadi syarat utama dalam pengajuan formasi.
"Daerah yang ingin mengajukan usulan formasi CPNS harus melampirkan perencanaan remunerasi pegawai, perencanaan pegawai lima tahun ke depan, analis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Tanpa itu, usulannya tidak akan diproses," terangnya.
Ditambahkannya, hal tersebut juga merupakan kebijakan nasional sehingga harus dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah. (ref : JPNN)
