Info CPNS 2013 Pemkab Kulonprogo (Yogyakarta) : Minus 400 CPNS Tenaga Kesehatan & Pengajar
Rekrutmen CPNS baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo (Daerah Istimewa Yogyakarta) pada tahun depan bakal segera diusulkan kepada pemerintah pusat mengingat hingga saat ini masih kekurangan pegawai terutama pada bidang pelayanan kesehatan dan tenaga guru SD.
Ditinjau dari kebutuhan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemkab Kulonprogo masih membutuhkan tenaga PNS baru pada tahun 2013 sehingga diperkirakan akan mengajukan penambahan PNS sekitar 400 orang. Akan tetapi, wacana penambahan tenaga PNS ini belum bisa dilaksanakan karena saat ini alokasi belanja daerah lebih dari 50 persennya digunakan untuk gaji pegawai, ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo, Djulistyo.
Pemkab Kulonprogo sendiri bakal terus meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dengan menambah kuota petugas kesehatan pada puskemas. Sehingga, nantinya masyarakat yang berdomisili di pinggiran mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik tanpa harus datang ke pusat kota. Maka dari itu, pemkab Kulonprogo bakal memprioritaskan seleksi pegawai di sektor pelayanan kesehatan dan tenaga guru sekolah dasar (SD).
Pemkab Kulonprogo hingga sekarang masih kekurangan lebih dari 100 guru guna memenuhi kebutuhan guru SD. Pada waktu yang lalu sebenarnya pemkab Kulonprogo juga telah melakukan penataan guru namun tetap saja masih terjadi minus pegawai. Ditambah, dalam setahun jumlah pegawai yang memasuki usia pensiun mencapai 300 orang lebih dan setengahnya merupakan tenaga guru.
Ditinjau dari kebutuhan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemkab Kulonprogo masih membutuhkan tenaga PNS baru pada tahun 2013 sehingga diperkirakan akan mengajukan penambahan PNS sekitar 400 orang. Akan tetapi, wacana penambahan tenaga PNS ini belum bisa dilaksanakan karena saat ini alokasi belanja daerah lebih dari 50 persennya digunakan untuk gaji pegawai, ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo, Djulistyo.
Pemkab Kulonprogo sendiri bakal terus meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dengan menambah kuota petugas kesehatan pada puskemas. Sehingga, nantinya masyarakat yang berdomisili di pinggiran mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik tanpa harus datang ke pusat kota. Maka dari itu, pemkab Kulonprogo bakal memprioritaskan seleksi pegawai di sektor pelayanan kesehatan dan tenaga guru sekolah dasar (SD).
Pemkab Kulonprogo hingga sekarang masih kekurangan lebih dari 100 guru guna memenuhi kebutuhan guru SD. Pada waktu yang lalu sebenarnya pemkab Kulonprogo juga telah melakukan penataan guru namun tetap saja masih terjadi minus pegawai. Ditambah, dalam setahun jumlah pegawai yang memasuki usia pensiun mencapai 300 orang lebih dan setengahnya merupakan tenaga guru.
"Setiap tahun pegawai yang memasuki usia pensiun mencapai 300 orang. Separo yang pensiun ini merupakan guru. Untuk itu kita akan mengusulkan untuk melakukan perekrutan pegawai pada 2013 mendatang,” terang Djulistyo
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo masih melakukan perhitungan dan analsis kebutuhannya formasi CPNS yang akan diusulkan. Sesudah memperoleh data mengenai kebutuhan tambahan pegawai, pemkab Kulonprogo bakal segera mengusulkan ke Kementrian Pemberdayaan dan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo masih melakukan perhitungan dan analsis kebutuhannya formasi CPNS yang akan diusulkan. Sesudah memperoleh data mengenai kebutuhan tambahan pegawai, pemkab Kulonprogo bakal segera mengusulkan ke Kementrian Pemberdayaan dan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Di sisi lain, apabila akan mengusulkan guna melakukan seleksi CPNS, maka diharapkan nantinya formasi yang akan dibuka disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak asal-asalan dalam melakukan rekrutmen. Mengingat keterbatasan keuangan daerah, dalam usulan penerimaan CPNS mendatang juga disertai dengan pengusulan penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum ke Kementrian Keuangan yang akan digunakan demi menggaji PNS. “Formasi yang dibuka harus sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu harus ada analisis yang jelas,” tegas ketua Komisi I DPRD Kulonprogo, Suharto.
