Lowongan Hakim bagi Sarjana Hukum Tersedia : Kenaikan Gaji & Tunjangan Hakim Jadi Daya Tarik
Lowongan Calon PNS untuk Profesi Hakim di Indonesia diharapkan bakal dilirik oleh para Sarjana Hukum terbaik di negeri ini seiring dengan adanya wacana kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang sudah di ambang mata. Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan pemerintah sudah menyetujui gaji hakim dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp 10,6 juta ditambah fasilitas.
Faktor inilah yang diharapkan menjadi magnet bagi para sarjana hukum terbaik dan berkualitas untuk menjadi 'wakil Tuhan'.
Ketua MA, Hatta Ali berkata, "MA, KY dan pemerintah telah melakukan pembahasan mengenai penyesuaian gaji, tunjangan dan fasilitas untuk para hakim yang diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan hakim akan tetapi menarik minat Sarjana Hukum (SH) yang berkualitas untuk mengabdi selaku hakim,".
Dengan demikian Pernyataan ini tertuang dalam naskah pidato sambutan HUT Kemerdekaan RI ke 67 yang dilansir di website MA, pada hari Selasa tertanggal 14 Agustus 2012.
Dengan demikian Pernyataan ini tertuang dalam naskah pidato sambutan HUT Kemerdekaan RI ke 67 yang dilansir di website MA, pada hari Selasa tertanggal 14 Agustus 2012.
Perihal faktor kesejahteraan bagi PNS yang mengabdi di lembaga peradilan, Hatta berjanji tetap memperjuangkan remunerasi. Hatta yakin jika target blue print kemandirian pengadilan tidak menunggu sampai 2035 nanti. Karena MA telah membuat tujuh visi pembenahan dari managemen pengadilan hingga meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.
"Dengan 7 visi itu, diharapkan kemandirian, kebebasan dan kemerdekaan badan peradilan Indonesia benar-benar terwujud tanpa menunggu sampai 2035," ujar beliau.
"Badan peradilan Indonesia akan mempunyai peranan yang besar dalam menjaga pilar-pilar demokrasi yang dapat mengisi kemerdekaan Indonesia melalui putusan-putusannya," jelas Hatta. (ref : Detik)
"Dengan 7 visi itu, diharapkan kemandirian, kebebasan dan kemerdekaan badan peradilan Indonesia benar-benar terwujud tanpa menunggu sampai 2035," ujar beliau.
"Badan peradilan Indonesia akan mempunyai peranan yang besar dalam menjaga pilar-pilar demokrasi yang dapat mengisi kemerdekaan Indonesia melalui putusan-putusannya," jelas Hatta. (ref : Detik)
