Moratorium CPNS Dicabut pada Tahun 2013 : 9 Ribu PNS Tetap Diterima di 2012
Pelaksanaan Moratorium Calon PNS pada tahun 2012 bakal menjadi yang terakhir. Demikian sebagaimana disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)
Azwar Abubakar, dan kurang lebih 9 ribu orang akan
diterima menjadi PNS guna menutup tahun ini.
Beliau menjelaskan, "Sekitar 9 ribu tahun ini moratorium PNS terakhir," sewaktu ditemui di DPR RI, Senayan, Kamis tanggal 16 Agustus 2012.
Di tahun 2013, Seleksi CPNS akan dibuka kembali. Perbedaannya, permohonan CPNS yang diajukan daerah harus memerhatikan anggaran pegawai. Azwar menggarisbawahi bahwa daerah tidak boleh menghabiskan lebih 50 persen anggaran belanjanya untuk belanja pegawai. Sebab, kebanyakan daerah membiayai gaji pegawai menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN karena terlalu besar.
Sebagai referensi beliau juga menambahkan, "Tahun depan kita mulai buka lagi, tapi buka lagi itu harus ada syarat lagi harus tidak boleh melebihi 50 persen belanja pegawai,".
Azwar menyatakan pengajuan kebutuhan CPNS ini harus disertai dengan analisis jabatan dan beban kerja sehingga CPNS yang diterima sesuai dengan kebutuhan.
"Harus ada analisa jabatan, beban kerja. Ini adalah tonggak pertama, kita menerima pegawai bukan berdasarkan permintaan tapi dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan jadi bukan hanya golongannya saja, nambah jabatannya apa saja di mana dia akan ditempatkan itu harus jelas," tuturnya.
Bagi daerah yang memiliki belanja pegawai melebihi 50 persen akan ditunda reformasi birokrasinya.
"Yang pasti belanja pegawai itu di daerah tidak boleh 50 persen, kalau di atas itu kita gak akan layani permintaan reformasinya," tanggapnya seraya menutup percakapan tentang pengimplementasian Moratorium CPNS di 2012.
Di tahun 2013, Seleksi CPNS akan dibuka kembali. Perbedaannya, permohonan CPNS yang diajukan daerah harus memerhatikan anggaran pegawai. Azwar menggarisbawahi bahwa daerah tidak boleh menghabiskan lebih 50 persen anggaran belanjanya untuk belanja pegawai. Sebab, kebanyakan daerah membiayai gaji pegawai menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN karena terlalu besar.
Sebagai referensi beliau juga menambahkan, "Tahun depan kita mulai buka lagi, tapi buka lagi itu harus ada syarat lagi harus tidak boleh melebihi 50 persen belanja pegawai,".
Azwar menyatakan pengajuan kebutuhan CPNS ini harus disertai dengan analisis jabatan dan beban kerja sehingga CPNS yang diterima sesuai dengan kebutuhan.
"Harus ada analisa jabatan, beban kerja. Ini adalah tonggak pertama, kita menerima pegawai bukan berdasarkan permintaan tapi dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan jadi bukan hanya golongannya saja, nambah jabatannya apa saja di mana dia akan ditempatkan itu harus jelas," tuturnya.
Bagi daerah yang memiliki belanja pegawai melebihi 50 persen akan ditunda reformasi birokrasinya.
"Yang pasti belanja pegawai itu di daerah tidak boleh 50 persen, kalau di atas itu kita gak akan layani permintaan reformasinya," tanggapnya seraya menutup percakapan tentang pengimplementasian Moratorium CPNS di 2012.
