|
||||
MCW sendiri merupakan salah satu Konsorsium LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pemantau seleksi CPNS yang mendapat amanat mengawasi proses seleksi CPNS di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. MCW sejak awal telah membuka layanan pengaduan baik di kantornya dan melalui media online.
Badan pekerja MCW, Zainuddin mengatakan, pengaduan yang diterima pihaknya itu terdiri mulai dari berbagai macam tahapan, seperti saat pendaftaran administrasi, penyelenggaraan CPNS hingga pasca tes CPNS.
“Ada yang mengadu sekitar 800 orang, yang banyak adalah mengenai keterlambatan soal akibat keliru sehingga menyebabkan peserta bingung dan terpangkas waktunya,” ujarnya, Minggu (9/12).
Menurutnya, pengaduan yang terbanyak itu terjadi saat tahap pelaksanaan ujian CPNS, pasalnya dalam sistem ujian khususnya lembar jawaban komputer (LJK) sendiri dalam satu baris kursi ujian. Setiap peserta menerima soal dengan paket berbeda-beda, ada soal paket A, B dan C, namun banyak paket soal yang justru nyasar di ruangan lain.
Selain itu, lanjut Zainuddin, ada pula peserta yang mengadu mendapat telepon dari seseorang untuk membantu memuluskan bisa lulus CPNS, bahkan ada pula yang secara langsung telah bertemu dengan orang yang menawarkan itu. “Terlihat antisipasi Pansel (Panitia Seleksi) CPNS lemah terhadap tahapan-tahapan pra maupun pasca tes CPNS,” katanya.
Pengaduan-pengaduan itu, lanjutnya, akan semakin banyak menjelang pengumuman CPNS bulan ini, dalam catatan MCW memang ada beberapa kerawanan dalam penentuan kelolosan peserta CPNS, seperti adanya kemungkinan rekrutmen CPNS ini menjadi ajang bagi kepala daerah yang memenangi Pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk membalas budi kepada tim sukses dan pendukungnya. Sehingga ada penitipan kerabat atau teman untuk dibantu dalam proses rekrutmen itu.
“Ada kemungkinan itu, apalagi di Jatim ada puluhan Pilkada yang digelar sebelum CPNS ini,” terangnya.
Selain kehawatiran itu, MCW juga menganggap animo masyarakat untuk menjadi PNS sangat tinggi namun formasi yang tersedia terbatas, sehingga bisa menyebabkan pelamar menggunakan berbagai cara untuk lolos termasuk memberi suap pada pihak tertentu. Selain praktek suap itu, praktek pungli juga masih menghawatirkan, dua praktek itu sulit ditindak karena pihak yang menyuap dan menerima suap itu sama-sama diuntungkan.
Ada pula kehawatiran pengisian kembali LJK pelamar tertentu oleh pihak lain setelah ujian TKD (Tes Kompetensi Dasar) atau TKB dilaksanakan, karena jarak jedanya dengan pengiriman hasil ujian lumayan lama dan bisa dimanfaatkan untuk itu.
Zainuddin juga mengingatkan, pemerintah juga memperhatikan situs pengumuman kelolosan peserta CPNS nantinya. “Kadang situs pemerintah tidak berfungsi dengan baik ketika mengumumkan peserta lolos pada berbagai tahapan akibat overload, ini harus diwaspadai,” tuturnya.
Sekadar diketahui, pelaksanaan rekrutmen CPNS di Jatim hanya diperuntukkan untuk 12 instansi, yakni pemprov Jatim, Kab. Jember, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Mojokerto, Kab. Pamekasan, Kab. Tuban, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, dan Kota Probolinggo. jib
Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=ee445365f5f87ac6a6017afd9411a04a&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c
