Dilansir dari JPNN, di Jakarta. Indonesia membutuhkan sekitar 10 ribu tenaga Analis Kepegawaian di seluruh daerah. Saat ini menurut Direktur Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian (Binjak) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Istati Atidah, yang baru ada sekitar 1.000 tenaga analis kepegawaian.
"Tenaga analis jabatan masih banyak dibutuhkan. Untuk memenuhi kuota 10 ribu perlu waktu dan anggaran besar," kata Istati dalam keterangan pers, Kamis (22/3).
Sementara itu, Sekretaris Utama BKN Eko Sutrisno mengatakan, masih perlu diadakan evaluasi baik di dalam sistem kegiatan maupun kebijakan dari pusat. Selain itu perlu tenaga ahli yang sesuai dengan bidang tugasnya dan harus dihitung secara benar berapa jumlah tenaga analis yang diperlukan.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar mengatakan, untuk penataan kepegawaian dibutuhkan 4.125 tenaga analis jabatan. Saat ini baru dihasilkan sekitar 1.600 tenaga analis. Padahal target pencapaian 4.125 sekitar April.
"Tenaga analis jabatan masih banyak dibutuhkan. Untuk memenuhi kuota 10 ribu perlu waktu dan anggaran besar," kata Istati dalam keterangan pers, Kamis (22/3).
Sementara itu, Sekretaris Utama BKN Eko Sutrisno mengatakan, masih perlu diadakan evaluasi baik di dalam sistem kegiatan maupun kebijakan dari pusat. Selain itu perlu tenaga ahli yang sesuai dengan bidang tugasnya dan harus dihitung secara benar berapa jumlah tenaga analis yang diperlukan.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar mengatakan, untuk penataan kepegawaian dibutuhkan 4.125 tenaga analis jabatan. Saat ini baru dihasilkan sekitar 1.600 tenaga analis. Padahal target pencapaian 4.125 sekitar April.
