Dilansir dari SoloPos, di Sukoharjo. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo, Sardiyono mengatakan pihaknya masih menunggu perintah resmi dari pemerintah pusat untuk mengadakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Sementara itu berdasar analisis jabatan (Anjab) beban kerja pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Sukoharjo kebutuhan ideal PNS mencapai 13.000 orang lebih.
Sedangkan jumlah PNS yang ada sekarang kira-kira 10.000 orang lebih. “Jumlah data pasti ada pada bagian organisasi. Tapi BKD memperkirakan kebutuhan ideal PNS di Sukoharjo masih kurang 3.000 orang. Kekurangan ini yang akan kami sampaikan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar untuk menunggu kepastian rekrutmen CPNS baru entah kapan dilakukan. Karena memang Anjab itu dilakukan arahnya ke sana,” ujar Sardiyono pada rapat Pansus di Gedung DPRD Sukoharjo, Senin (26/3/2012).
Dia menegaskan Anjab yang dilakukan berdasar perintah Menteri tersebut dilakukan menyusul adanya wacana dibukanya kembali penerimaan CPNS. Namun sebelum CPNS dibuka kembali, pemerintah akan lebih dahulu memastikan jumlah kebutuhan dan kekurangan di semua daerah termasuk di Sukoharjo.
Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo sekaligus wakil Ketua Pansus I, Suryanto mengatakan masalah kekurangan PNS dan persoalan tenaga honorer tak kunjung selesai. Dia mengakui kekurangan PNS di antaranya terjadi karena adanya pembatasan dari pemerintah pusat serta minimnya anggaran.
Namun di sisi lain, ketersediaan tenaga honorer di Sukoharjo yang melimpah hingga puluhan ribu orang bia memicu persoalan tersendiri. Masalah semakin bertambah setelah pemerintah pusat tidak kunjung melakukan pengangkatan terhadap tenaga honorer kategori I dan II yang sebelumnya sudah dijanjikan.
“Saya melihat sejumlah kasus di beberapa Sekolah Dasar (SD) di mana dari enam orang guru hanya ada 2 PNS, sedangkan lainnya tenaga honorer. Padahal kenyataannya sekolah-sekolah itu memang perlu guru,” ujar Suryanto.
Sedangkan jumlah PNS yang ada sekarang kira-kira 10.000 orang lebih. “Jumlah data pasti ada pada bagian organisasi. Tapi BKD memperkirakan kebutuhan ideal PNS di Sukoharjo masih kurang 3.000 orang. Kekurangan ini yang akan kami sampaikan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar untuk menunggu kepastian rekrutmen CPNS baru entah kapan dilakukan. Karena memang Anjab itu dilakukan arahnya ke sana,” ujar Sardiyono pada rapat Pansus di Gedung DPRD Sukoharjo, Senin (26/3/2012).
Dia menegaskan Anjab yang dilakukan berdasar perintah Menteri tersebut dilakukan menyusul adanya wacana dibukanya kembali penerimaan CPNS. Namun sebelum CPNS dibuka kembali, pemerintah akan lebih dahulu memastikan jumlah kebutuhan dan kekurangan di semua daerah termasuk di Sukoharjo.
Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo sekaligus wakil Ketua Pansus I, Suryanto mengatakan masalah kekurangan PNS dan persoalan tenaga honorer tak kunjung selesai. Dia mengakui kekurangan PNS di antaranya terjadi karena adanya pembatasan dari pemerintah pusat serta minimnya anggaran.
Namun di sisi lain, ketersediaan tenaga honorer di Sukoharjo yang melimpah hingga puluhan ribu orang bia memicu persoalan tersendiri. Masalah semakin bertambah setelah pemerintah pusat tidak kunjung melakukan pengangkatan terhadap tenaga honorer kategori I dan II yang sebelumnya sudah dijanjikan.
“Saya melihat sejumlah kasus di beberapa Sekolah Dasar (SD) di mana dari enam orang guru hanya ada 2 PNS, sedangkan lainnya tenaga honorer. Padahal kenyataannya sekolah-sekolah itu memang perlu guru,” ujar Suryanto.
