Kemen PAN-RB Dorong Efisiensi Aparatur
Seperti dilansir oleh JPNN, di Jakarta. Lulusan sarjana baru atau fresh graduate bisa melamar di seleksi CPNS baru yang rencananya digelar tahun ini. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) membatasi, tidak semua bidang diperuntukkan untuk CPNS baru. Mereka meminta ada efisiensi aparatur.
Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Ramli E. Naibaho di Jakarta menjelaskan, banyak sekali bidang pekerjaan yang tidak tepat jika diisi oleh CPNS baru yang baru lulus kuliah atau fresh graduate. Dia mencontohkan untuk posisi sipir di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Ramli menegaskan, akan muncul masalah baru jika lapas dijaga oleh anak-anak muda yang baru lulus kuliah. Dia meminta, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) bisa mengatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan sipir bisa ditutup oleh pegawai atau aparatur yang sudah ada tetapi beban kerjanya masih minim.
"Lembaga pemasyarakatan itu beda dengan tahanan. Harus ada pembinaan-pembinaan. Sulit jika dilakukan oleh orang baru (fresh graduate)," kata dia. Menurut Ramli, sipir di lapas perlu ada bekal dan pengalaman yang mendalam tentang keagamaan, psikologi, dan sosiologi.
Ramli meminta, Kemenkum HAM segera melakukan analisis jabatan dan analasisi beban kerja kepada seluruh pegawai yang ada. Dengan demikian, bisa diketahui pegawai yang masih kecil beban kerjanya. Sehingga, bisa dipindah tugas untuk menjadi sipir lapas. "Tidak apa meski saat ini berbeda bidangnya. Kan nanti bisa di-training dulu," kata dia.
Pos bidang pekerjaan lain yang sebaiknya tidak diisi oleh CPNS fresh graduate adalah yang hanya berkutat dengan administrasi. Ramli menjelaskan, jika urusan administrasi, selain pembukuan keuangan, bisa dilakukan oleh semua orang. Untuk itu, dia meminta instansi yang mengajukan kebutuhan CPNS baru untuk tenaga administrasi, diminta untuk mengkaji ulang.
Ramli meminta ada upaya untuk melapis dulu kebutuhan tenaga administrasi tadi dengan pegawai yang sudah ada, tetapi beban kerjanya tidak terlalu berat. "Kalau urusan administrasi saja, saya bisa. Intinya, bidang administrasi itu bidang yang siapa saja bisa menjalankan," tegas dia.
Selain dua bidang itu, Ramli juga mengatakan guru untuk mata pelajaran tertentu tidak harus diisi oleh CPNS baru yang fresh graduate. Dia mencontohkan, untuk mata pelajaran PKN (pendidikan kewarganegaraan) bisa dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran lain yang beban kerjanya masih rendah.
Sebab, menurut Ramli, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berisi materi-materi umum. Seperi Pancasila, tenggang rasa, dan seruan saling menghormati. Nah, dia menegaskan materi-materi ini tentu sudah tertanam dalam diri semua guru PNS yang sudah ada. "Jadi bisa diberdayakan guru yang masih kurang jam mengajarnya. Dari pada harus mencari sekolah lain yang jauh," katanya.
Pada intinya, Ramli mengatakan meski ada lampu hijau untuk menggelar seleksi CPNS baru tahun ini, semangat moratorium CPNS baru tetap harus dijalankan. Caranya, adalah dengan efisiensi. Dia juga mengatakan, kuota CPNS baru belum ditentukan. Yang jelas, nantinya akan diisi oleh CPNS baru fresh graduate, tenaga honorer kategori 1/K1 (digaji APBN atau APBD), dan tenaga honorer kategori 2/K2 (digaji non APBN atau non APBD).
Pemerintah meminta pengadaan CPNS baru hanya dilakukan untuk pos atau bidang pekerjaan yang benar-benar mendesak. "Ibaratnya, jika tidak terisi, bisa mengganggu pelayanan masyarakat dengan serius. Ini baru boleh," kata dia. Sebaliknya, jika masih berpeluang bisa diisi oleh tenaga PNS yang sudah ada, jangan meminta jatah CPNS baru.
Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Ramli E. Naibaho di Jakarta menjelaskan, banyak sekali bidang pekerjaan yang tidak tepat jika diisi oleh CPNS baru yang baru lulus kuliah atau fresh graduate. Dia mencontohkan untuk posisi sipir di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Ramli menegaskan, akan muncul masalah baru jika lapas dijaga oleh anak-anak muda yang baru lulus kuliah. Dia meminta, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) bisa mengatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan sipir bisa ditutup oleh pegawai atau aparatur yang sudah ada tetapi beban kerjanya masih minim.
"Lembaga pemasyarakatan itu beda dengan tahanan. Harus ada pembinaan-pembinaan. Sulit jika dilakukan oleh orang baru (fresh graduate)," kata dia. Menurut Ramli, sipir di lapas perlu ada bekal dan pengalaman yang mendalam tentang keagamaan, psikologi, dan sosiologi.
Ramli meminta, Kemenkum HAM segera melakukan analisis jabatan dan analasisi beban kerja kepada seluruh pegawai yang ada. Dengan demikian, bisa diketahui pegawai yang masih kecil beban kerjanya. Sehingga, bisa dipindah tugas untuk menjadi sipir lapas. "Tidak apa meski saat ini berbeda bidangnya. Kan nanti bisa di-training dulu," kata dia.
Pos bidang pekerjaan lain yang sebaiknya tidak diisi oleh CPNS fresh graduate adalah yang hanya berkutat dengan administrasi. Ramli menjelaskan, jika urusan administrasi, selain pembukuan keuangan, bisa dilakukan oleh semua orang. Untuk itu, dia meminta instansi yang mengajukan kebutuhan CPNS baru untuk tenaga administrasi, diminta untuk mengkaji ulang.
Ramli meminta ada upaya untuk melapis dulu kebutuhan tenaga administrasi tadi dengan pegawai yang sudah ada, tetapi beban kerjanya tidak terlalu berat. "Kalau urusan administrasi saja, saya bisa. Intinya, bidang administrasi itu bidang yang siapa saja bisa menjalankan," tegas dia.
Selain dua bidang itu, Ramli juga mengatakan guru untuk mata pelajaran tertentu tidak harus diisi oleh CPNS baru yang fresh graduate. Dia mencontohkan, untuk mata pelajaran PKN (pendidikan kewarganegaraan) bisa dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran lain yang beban kerjanya masih rendah.
Sebab, menurut Ramli, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berisi materi-materi umum. Seperi Pancasila, tenggang rasa, dan seruan saling menghormati. Nah, dia menegaskan materi-materi ini tentu sudah tertanam dalam diri semua guru PNS yang sudah ada. "Jadi bisa diberdayakan guru yang masih kurang jam mengajarnya. Dari pada harus mencari sekolah lain yang jauh," katanya.
Pada intinya, Ramli mengatakan meski ada lampu hijau untuk menggelar seleksi CPNS baru tahun ini, semangat moratorium CPNS baru tetap harus dijalankan. Caranya, adalah dengan efisiensi. Dia juga mengatakan, kuota CPNS baru belum ditentukan. Yang jelas, nantinya akan diisi oleh CPNS baru fresh graduate, tenaga honorer kategori 1/K1 (digaji APBN atau APBD), dan tenaga honorer kategori 2/K2 (digaji non APBN atau non APBD).
Pemerintah meminta pengadaan CPNS baru hanya dilakukan untuk pos atau bidang pekerjaan yang benar-benar mendesak. "Ibaratnya, jika tidak terisi, bisa mengganggu pelayanan masyarakat dengan serius. Ini baru boleh," kata dia. Sebaliknya, jika masih berpeluang bisa diisi oleh tenaga PNS yang sudah ada, jangan meminta jatah CPNS baru.
