Dilansir dari JPNN, di Karawang. Sebanyak 6.384 orang di Kabupaten Karawang perjuangan menjadi pengangguran, sementara ratusan perusahaan berdiri megah. Banyaknya pengangguran ini dinilai merupakan kegagalan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk melaksanakan Perda No. 1 tahun 2011.
Keberadaan perusahaan di Karawang yang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi mengatasi pengangguran, tapi kenyataan masih banyak pengangguran. Wakil Ketua 1 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Karawang, Dudung Ridwan mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di Karawang sebanyak 6.384 orang.
Padahal jumlah perusahaan ratusan. Jika dilihat dari keberadaan industri yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran, tapi kondisi dilapangan tidak sesuai harapan masyarakat. “ Padahal aturan tenaga kerja sudah ditetapkan tapi pengangguran setiap tahunnya terus bertambah,” kata Dudung kepada Pasundan Ekspres (Group JPNN).
Meskipun Disnakertrans, kata Dudung, pernah melakukan sosialisasi tentang Perda No. 1 tahun 2011 tapi kenyataannya masyarakat dan perusahaan tidak mengetahuinya secara menyeluruh. Sehingga perusahaan-perusahaan masih banyak merekrut tenaga kerja dari luar tanpa mendahulukan tenaga kerja lokal. Bahkan ketika ada lowongan kerja perusahaan lebih suka menggunakan jasa yayasan dan outsorsing dari pada berkordinasi dengan Disnakertrans. “ Ini menunjukan nilai tawar Disnakertrans dimata perusahaan tidak ada,” tandasnya.
Diperlukan ketegasan sikap dari Disnakertrans, untuk bisa melaksanakan Perda No. 1 tahun 2011. Jika tidak pengangguran setiap tahunnya akan terus bertambah. Bahkan kalau perlu ada kesepakatan tertulis dengan perusahaan untuk menerima tenaga kerja local terlebih dahulu sebelum tenaga keja dari luar. “ Banyak aturan yang dilanggar oleh perusahaan terkait ketenagakerjaan, tapi disnaker seolah tutup mata,” ucap Dudung.
Sementara itu banyak lulusan SMA yang mengeluh karena tidak mendapatkan pekerjaan. Seperti diakui oleh Ujang, siswa lulusan SMK ini mengaku sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Pasalnya,untuk mendapatkan pekerjaan harus melalui yayasan atau outsorsing yang dimana gajinya akan dipotong.
“Jika tidak melalui yayasan susah untuk masuk kerja. Sementara jika melalui yayasan harus bayar Rp500 ribu,” tukasnya. Ditambahkan, beberapa kali melayangkan surat lamaran kerja tapi tidak ada jawaban sama sekali dari perusahaan. “Meskipun ada tapi harus dites dan tesnya susah,” pungkasnya.
Keberadaan perusahaan di Karawang yang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi mengatasi pengangguran, tapi kenyataan masih banyak pengangguran. Wakil Ketua 1 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Karawang, Dudung Ridwan mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di Karawang sebanyak 6.384 orang.
Padahal jumlah perusahaan ratusan. Jika dilihat dari keberadaan industri yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran, tapi kondisi dilapangan tidak sesuai harapan masyarakat. “ Padahal aturan tenaga kerja sudah ditetapkan tapi pengangguran setiap tahunnya terus bertambah,” kata Dudung kepada Pasundan Ekspres (Group JPNN).
Meskipun Disnakertrans, kata Dudung, pernah melakukan sosialisasi tentang Perda No. 1 tahun 2011 tapi kenyataannya masyarakat dan perusahaan tidak mengetahuinya secara menyeluruh. Sehingga perusahaan-perusahaan masih banyak merekrut tenaga kerja dari luar tanpa mendahulukan tenaga kerja lokal. Bahkan ketika ada lowongan kerja perusahaan lebih suka menggunakan jasa yayasan dan outsorsing dari pada berkordinasi dengan Disnakertrans. “ Ini menunjukan nilai tawar Disnakertrans dimata perusahaan tidak ada,” tandasnya.
Diperlukan ketegasan sikap dari Disnakertrans, untuk bisa melaksanakan Perda No. 1 tahun 2011. Jika tidak pengangguran setiap tahunnya akan terus bertambah. Bahkan kalau perlu ada kesepakatan tertulis dengan perusahaan untuk menerima tenaga kerja local terlebih dahulu sebelum tenaga keja dari luar. “ Banyak aturan yang dilanggar oleh perusahaan terkait ketenagakerjaan, tapi disnaker seolah tutup mata,” ucap Dudung.
Sementara itu banyak lulusan SMA yang mengeluh karena tidak mendapatkan pekerjaan. Seperti diakui oleh Ujang, siswa lulusan SMK ini mengaku sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Pasalnya,untuk mendapatkan pekerjaan harus melalui yayasan atau outsorsing yang dimana gajinya akan dipotong.
“Jika tidak melalui yayasan susah untuk masuk kerja. Sementara jika melalui yayasan harus bayar Rp500 ribu,” tukasnya. Ditambahkan, beberapa kali melayangkan surat lamaran kerja tapi tidak ada jawaban sama sekali dari perusahaan. “Meskipun ada tapi harus dites dan tesnya susah,” pungkasnya.
(Catatan : Kita yang sudah bekerja/ berkarir dan mendapat penghasilan yang layak dari itu seharusnya bersyukur lebih ya kepada Tuhan YME. Karena ternyata masih banyak rekan lain yang belum seberuntung kita. Semoga rekan yang lain juga dinaungi keberuntungan. Amin.)
